Tanah Pinoh Barat, 17 Juli 2026 – Pemerintah Desa Laja dan Pemerintah Desa Lintah Taum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Rembuk Stunting pada Jumat (17/07/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting.
Kegiatan sesi pertama dilaksanakan di Desa Laja mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Setelah istirahat siang dan perjalanan menuju desa berikutnya, kegiatan dilanjutkan di Desa Lintah Taum mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Musyawarah dihadiri oleh Camat Tanah Pinoh Barat beserta Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi, Kepala Desa beserta perangkat desa, Ketua dan Anggota BPD, Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Kapolsek Tanah Pinoh Barat, Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu, tenaga kesehatan desa, Ketua TP PKK Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Camat Tanah Pinoh Barat menyampaikan bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, tenaga pendamping, dan seluruh unsur masyarakat agar program pembangunan tahun 2027 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Desa menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta musyawarah yang telah memberikan perhatian terhadap proses perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa berharap seluruh usulan yang disampaikan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan warga.
Pada sesi Rembuk Stunting, tenaga kesehatan bersama Kader Pembangunan Manusia (KPM) memaparkan kondisi stunting di desa serta langkah-langkah yang perlu dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Berbagai usulan kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi keluarga, sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat dibahas sebagai bagian dari prioritas pembangunan desa.
Selanjutnya, pada pembahasan Musyawarah Perencanaan Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027, peserta melakukan pencermatan terhadap usulan kegiatan dari masyarakat, menyusun skala prioritas pembangunan desa, serta menyepakati berbagai program yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2027 sesuai arah kebijakan pembangunan dan kemampuan keuangan desa.
Pendamping Desa (PD) bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) memfasilitasi jalannya musyawarah dengan memberikan pendampingan teknis agar seluruh tahapan penyusunan RKP Desa maupun hasil Rembuk Stunting dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa.
Hasil kegiatan yang dicapai antara lain:
Tersusunnya daftar prioritas usulan pembangunan desa dan program percepatan penurunan stunting sebagai bahan penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027.
Terbangunnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan desa yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh program yang telah disepakati dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2027 sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya desa yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera.
Penulis: M. Marsalin PLD TPB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar